pengendalian pencemaran lingkungan hidup. anda memasuki zona integritas direktorat jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bwk (wilayah bebas dari korupsi) wbbm (wilayah birokrasi bersih dan melayani) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan. pengendalian pencemaran lingkungan hidup

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Indeks Standar Pencemar Udara; Mengingat : 1. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Tujuan Penelitian 1. 2018 •. BAB II. Hafizatul Ilma. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 3. -8- Pasal 12 Tata hubungan kerja SIMPEL nasional, provinsi, danpengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup; 3. 11. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, yang mengamanatkan kepada Esolon I dan Eselon II lingkup KLHK. Adapun program penunjang dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah: (1) Program penelitian dan pengembangan lingkungan hidup. Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Industri. 01 Tahun 2010. lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. 31. D. Seksi Bina Hukum Lingkungan f. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah. Menurut UUPPLH, maka instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi: a) Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup b) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup c) Dana Amanah/ Bantuan untuk Konservasi. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 2. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, namun karena hanya diwakili 1 (satu). Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL), sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sigit Reliantoro, dalam pengarahannya menyampaikan bahwa pembinaan ini merupakan bentuk kesempatan bagi para perusahaan untuk memperbaiki kinerja mereka. Dinas lingkungan hidup kota Yogyakarta sebagai mediator antara pihak hotel dan masyarakat. pengumuman calon kandidat hijau proper 2023. Adapun tugas dan fungsi unit organisasi Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Sigit Reliantoro mengatakan, nilai IKLH Nasional Tahun 2021: 71,43 melebihi dari target yaitu. Hidup. Hasil penilaian dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. Merupakan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 21 sambungan dari post sebelumnya. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; f. Peraturan Pemerintah ini diperlukan selain karena alasan yang telah diuraikan di atas juga sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun. Lebih lanjut, IKLH dapat dipergunakan untuk mengevaluasi gambaran umum kualitas lingkungan hidup dan bagaimana pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Sertifikat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Lingkungan hidup sangat penting keberadaannya setiap makhluk hidup. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Nama Jabatan Jenis Jabatan; Kepala Dinas Lingkungan Hidup: Struktural : Sekretaris Dinas:. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian perubahan iklim; c. 2. BUKU KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Tim Penyusun Pengarah : Dr. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP. (2) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah: a. Seksi Konservasi, Rehabilitasi Lahan Kritis Dan. 33. Oleh karena itu, kita harus membangun pengolahan air limbah agar ekosistem tanah dan. 1. 1. Rosdiana, ST, M. dkk, Analisis Kualitas dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Kali Surabaya (2013) 14 Jurnal Purifikasi. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga. Bahkan, kata Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusiono Anwar menyebutkan, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) DKI Jakarta sepanjang Januari-Desember 2021, tidak mengalami satu haripun kondisi sangat tidak sehat. 25 Nomor 2/Desember 2018). dalam bidang pengendalian lingkungan hidup di Daerah. Sosialisasi mekanisme dan kriteria PROPER 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 5-6 Mei 2021. dahulu sehingga air menjadi tercemar dan merusak lingkungan hidup. V. 541/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pengendalian Pencemaran Air. Pengelolaan Institusi dan Non Institusi. DAFTAR. bahwa untuk mendukung percepatan penanganan. daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup; 12. 11. PROFIL KEMENTERIAN LHK. Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan kedaruratan secara tertulis dan berkala setiap hari. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidupmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup diBidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang. E. Si. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. View PDF. Tugas Pokok : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan. Krakatau Steel (Persero) Tbk. PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut; 2. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta mahkluk hidup Agar fungsi lingkungan pesisir dapat dilestarikan, maka perlu dilakukan tindak kerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI DAERAH MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dipandang. PENDAHULUAN. 25 NO. Menimbang : a. Pengendalian Pencemaran Udara . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik. Oleh karena itu, pemerintah sejak lama telah merancang atau membentuk 12 instrumen untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan pada. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; Mengingat : 1. Bidang. 2/K. Rencana Strategis 2017 – 2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS DAN SURAT KELAYAKAN. Sub Koord. 3215), yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Permen ini mengatur tentang kriteria, klasifikasi, izin, pengawasan, dan sanksi terkait limbah B3. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN EMISI INDUSTRI SECARA TERUS MENERUS. Pengarah Ir. Ir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Karena Faktor Manusia, antara lain: Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri. 000. Apabila pengendalian pencemaran tidak diatur, diimplementasikan. Usaha Menanggulangi Pencemaran Lingkungan 1. Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pelartangan Penggunaan Kantong Plastik, Styrofoam (Busa Polistirena), Air Minum Berkemasan Plastik, dan Sedotan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Jika kekurangan air, dapat dipastikan makhluk hidup menjadi lemas,. Boulevard Timur No. No. 2. Pasal 17 ayat (3). Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya . Metode Penelitian Penelitian adalah penelitian hukum yang bertolak dari ketentuan aturan perundang-undangan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum yang ada di dalam ketentuan ketentuan tentang lingkungan hidup, secara khusus berkenaan dengan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian Tentang Pencemaran Udara Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1. 5, tahun 2017 sebesar 82, tahun 2018 sebesar 83, dan tahun 2019 sebesar 84. Semoga informasi ini bermanfaat. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atauKinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. 5) tsunami dll. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku. Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, penetapan Baku Mutu Air Laut ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri lainnya; d. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Pasal 2 (1) Pengelolaan kualitas air dan. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL 2018 Saat ini harus diakui bahwa pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. 7). lingkungan hidup, maka udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara; c. lingkungan hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Verifikasi Persetujuan Teknis Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap persetujuan teknis. 11. c. LINGKUNGAN HIDUP, 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 21 Tahun 2008 ) Nomor : 21 Tahun 2008 BAKU. Berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. Dalam melestarikan kualitas lingkungan, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan seperti, memulai penyusunan rencana pembangunan daerah sampai setelah proyek-proyek pembangunan dijalankan, misalnya penyusunan rencana penggunaan tata ruang, rencana pembangunan ekonomi suatu. Sedangkan pencemaran dapat terjadi terhadap air dan udara. com - Segala jenis polusi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan satwa liar. CO, Jakarta - Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang diukur sejumlah stasiun pemantau kualitas udara milik Dinas Lingkungan Hidup DKI. BERITA. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gedung. 1 Pencemaran Lingkungan Definisi pencemaran lingkungan hidup menurut Undang Undang RI Nomor. . DI. Program pembinaan daerah pantai. PP No. Selain itu, penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara memberikan peringatan kepada masyarakat hingga upaya menghentikan proses pencemaran. Konsumsi bahan bakar fosil yang besar sesudah revolusi industri selain memberikan kepraktisan dan kenyamanan dalam kehidupan manusia, juga menyebabkan peningkatan populasi secara drastis. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup; 12. Selain itu yang paling penting adalah integritas dari para penguasa dalam hal ini pemerintah untuk menjalankan perintah. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh adanya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan lainnya. 31. Pasal 2 Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu. I. pengendalian lingkungan hidup dari ancaman pencemaran atau kerusakan yang menganggu kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada Selasa (1/3/2022) mengatakan, negara-negara G-20 menguasai sekitar 80 persen ekonomi dunia. 2. Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada Pasal 1 butir. 02 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2016 Tentang PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK GORENG. 4, LN. d. Pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran Air (3 Juli 2015 – 29 Desember 2021), Kepala Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air serta ditugaskan sebagai pelaksana harian Direktur Pengendalian Pencemaran Air (29 Desember 2021 - 14 April 2022). 1. Judul. Pemantau Kualitas Air. 2021 No. 2021-05-07 Berita Proper Rion 7398. strontium-90, plutonium-239, dan lain-lain. Pemanfaatan air. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. U. . Terlindunginya suatu NKRI terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Berikut penjelasan masing-masing tahapan yang dilakukan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan tersebut. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap. pengumuman 13 sep, 23. com - Pencemaran lingkungan bukanlah hal baru yang ada di lingkungan sekitar. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, efektif, efisien dan akuntabel, serta untuk melaksanakan. 12) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup 13) Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 14) Pembiayaan. jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan; 16. Pada tahun 2021, beberapa capaian terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lingkungan, dan Kegiatan. Renstra Setditjen PPKL 2015-2019 (Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2015-2019) download. Suara. pengendalian kerusakan lingkungan hidup. com Hukum Positif Indonesia- Pada artikel sebelumnya mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah diuraikan secara garis besar mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal pengendalian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu meliputi. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gedung. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; d. Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran. Dewi Yudianingrum, Waode Nurul Roisyah Aminy Budiman. 2) Seksi Pencemaran Lingkungan. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. , M. Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Dan Pertamanan : 1. Hidup. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan. Kegiatan pengendalian itu sendiri meliputi a) pencegahan, b) penanggulangan, c) pemulihan. produktivitas lingkungan hidup. Penyelesaian Sengketa, Penegakan Hukum, serta Peningkatan Kapasitas. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Pasal 17 ayat (3). 2/K. Ketika itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa ada 2,6 juta hektare lahan hutan yang terbakar. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Bahkan pada 15 Juni dan 17 Juni 2022, kualitas udara Jakarta dilaporkan sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Karena udara sangat dibutuhkan untuk bernapas dan hendaknya memiliki kualitas udara yang baik. Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan menghadiri penanaman perdana Hutan Tanaman Energi (HTE) yang berlokasi di Kota Baru Prahyangan, Desa Cipendeuy,. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya pengendalian pencemaran meliputi upaya pencegahan,. Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air; Mengingat : 1.